PENDAHULUAN Presiden Republik Indonesia mengingat Pasal-Pasal 5, 20 dan 27 Undang-Undang Dasar 1945 maupun Pasal-Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja