Home » Akuntansi Berbasis Akrual Di Lingkungan Pemerintah Daerah (PEMDA)
Akuntansi Berbasis Akrual Di Lingkungan Pemerintah Daerah (PEMDA)
June 22, 2026
Jadwal Pelatihan Akuntansi Berbasis Akrual Di Lingkungan Pemerintah Daerah (PEMDA)
| Tanggal | Tempat | Kota | | 01 - 02 Juli 2026 | - | Surabaya |
Akuntansi Berbasis Akrual Di Lingkungan Pemerintah Daerah (PEMDA)
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah merupakan amanat regulasi pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan keuangan sektor publik. Melalui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, pemerintah daerah diwajibkan menyajikan laporan keuangan yang lebih komprehensif, mencerminkan posisi keuangan, kinerja operasional, dan arus kas secara akurat.
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai konsep, prinsip, dan praktik penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintah daerah, mulai dari pengakuan transaksi, pencatatan, penyusunan jurnal, hingga penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan SAP dan regulasi yang berlaku.
TUJUAN Akuntansi Berbasis Akrual Di Lingkungan Pemerintah Daerah (PEMDA)
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami konsep dasar akuntansi berbasis akrual pada sektor publik.
- Memahami ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.
- Melakukan pencatatan transaksi keuangan pemerintah daerah secara akrual.
- Menyusun jurnal dan buku besar sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah.
- Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP.
- Memahami proses konsolidasi laporan keuangan SKPD dan pemerintah daerah.
- Mengidentifikasi permasalahan umum dalam implementasi akuntansi berbasis akrual.
- Meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan untuk mendukung opini audit yang lebih baik.
- Konsep Dasar Akuntansi Pemerintahan
-
- Pengantar akuntansi sektor publik
- Perbedaan akuntansi sektor publik dan sektor swasta
- Tujuan pelaporan keuangan pemerintah
- Karakteristik laporan keuangan pemerintah
- Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan
- Regulasi dan Standar Akuntansi Pemerintahan
-
- Landasan hukum pengelolaan keuangan daerah
- Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Kebijakan akuntansi pemerintah daerah
- Peran SKPD dan PPKD dalam sistem akuntansi daerah
- Hubungan SAP dengan sistem penganggaran daerah
- Konsep Akuntansi Berbasis Akrual
-
- Pengertian basis kas dan basis akrual
- Perbedaan basis kas menuju akrual dan basis akrual penuh
- Prinsip pengakuan pendapatan
- Prinsip pengakuan beban
- Pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas
- Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
-
- Struktur kode akun pemerintah daerah
- Bagan akun standar (BAS)
- Siklus akuntansi pemerintah daerah
- Dokumen sumber transaksi
- Pengendalian internal dalam sistem akuntansi
- Akuntansi Pendapatan Daerah
-
- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Pendapatan transfer
- Pendapatan lain-lain yang sah
- Pengakuan dan pengukuran pendapatan
- Jurnal transaksi pendapatan
- Akuntansi Belanja dan Beban Daerah
-
- Belanja operasi
- Belanja modal
- Belanja tidak terduga
- Pengakuan belanja dan beban
- Jurnal transaksi belanja dan beban
- Akuntansi Aset Pemerintah Daerah
-
- Kas dan setara kas
- Piutang daerah
- Persediaan
- Aset tetap
- Aset lainnya
- Penyusutan aset tetap
- Rekonsiliasi dan inventarisasi aset
- Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas
-
- Utang jangka pendek
- Utang jangka panjang
- Kewajiban lainnya
- Ekuitas pemerintah daerah
- Pengakuan dan pengukuran kewajiban
- Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
-
- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- Neraca
- Laporan Operasional (LO)
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- Laporan Arus Kas (LAK)
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- Konsolidasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan
-
- Rekonsiliasi antar unit kerja
- Konsolidasi laporan SKPD
- Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
- Penyelesaian selisih dan koreksi
- Best practice penyusunan laporan keuangan
- Audit dan Evaluasi Laporan Keuangan Daerah
-
- Pemeriksaan oleh BPK
- Temuan audit yang sering terjadi
- Tindak lanjut rekomendasi audit
- Strategi memperoleh opini WTP
- Penguatan pengendalian internal
