Home » Online Training – Penguatan Tata Kelola Pertambangan Berbasis Masyarakat untuk Mendukung Pembangunan Daerah Berkelanjutan
Online Training – Penguatan Tata Kelola Pertambangan Berbasis Masyarakat untuk Mendukung Pembangunan Daerah Berkelanjutan
June 30, 2026
Jadwal Pelatihan Online Training – Penguatan Tata Kelola Pertambangan Berbasis Masyarakat untuk Mendukung Pembangunan Daerah Berkelanjutan
| Tanggal | Tempat | Kota | | 22 - 23 Juli 2026 | - | - |
Penguatan Tata Kelola Pertambangan Berbasis Masyarakat untuk Mendukung Pembangunan Daerah Berkelanjutan
DESKRIPSI Penguatan Tata Kelola Pertambangan Berbasis Masyarakat untuk Mendukung Pembangunan Daerah Berkelanjutan
Pengelolaan sektor pertambangan di tingkat daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial. Dalam praktiknya, tata kelola pertambangan berbasis masyarakat menjadi pendekatan penting untuk memastikan adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai prinsip-prinsip tata kelola pertambangan yang baik, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan tata kelola sumber daya alam yang lebih inklusif, penguatan kapasitas para pemangku kepentingan menjadi sangat penting agar pengelolaan pertambangan dapat memberikan manfaat optimal bagi pembangunan daerah.
TUJUAN Penguatan Tata Kelola Pertambangan Berbasis Masyarakat untuk Mendukung Pembangunan Daerah Berkelanjutan
- Memberikan pemahaman tentang konsep tata kelola pertambangan berbasis masyarakat.
- Meningkatkan kapasitas peserta dalam mengelola sumber daya pertambangan secara berkelanjutan.
- Mendorong implementasi prinsip good mining governance di tingkat daerah.
- Menguatkan peran masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan pertambangan.
- Menyelaraskan kebijakan pertambangan dengan pembangunan daerah berkelanjutan.
- Kebijakan dan Regulasi Pertambangan Nasional & Daerah
- UU Minerba dan turunannya
- Kewenangan pemerintah pusat vs daerah
- Perizinan (IUP, IPR, WIUP)
- Tata ruang dan kesesuaian wilayah pertambangan
- Isu pertambangan ilegal dan penegakan hukum
- Konsep Good Mining Governance
- Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi
- Integrasi ESG (Environmental, Social, Governance) dalam pertambangan
- Peran stakeholder dalam tata kelola tambang
- Mekanisme kontrol dan audit pertambangan
- Pertambangan Berbasis Masyarakat
- Konsep tambang rakyat dan legalitasnya
- Model pengelolaan berbasis komunitas
- Skema kemitraan masyarakat–perusahaan–pemerintah
- Peningkatan nilai ekonomi lokal (local benefit sharing)
- Konflik sosial dan penyelesaiannya
- Pengelolaan Lingkungan Pertambangan
- AMDAL, UKL-UPL, dan reklamasi lahan
- Pengendalian dampak lingkungan (air, tanah, udara)
- Reklamasi dan pascatambang
- Good environmental practice di area tambang rakyat
- Penguatan Ekonomi dan Pembangunan Daerah
- Kontribusi sektor tambang terhadap PAD
- Hilirisasi dan nilai tambah sumber daya mineral
- Pengembangan UMKM pendukung pertambangan
- Strategi pembangunan berkelanjutan di daerah tambang
- Studi Kasus & Praktik Lapangan
- Studi kasus konflik tambang di daerah
- Model sukses pertambangan berbasis masyarakat
- Best practice pengelolaan tambang berkelanjutan
- Simulasi penyusunan rencana pengelolaan tambang berbasis komunitas
- Workshop & Action Plan
- Penyusunan rencana aksi tata kelola tambang daerah
- Identifikasi masalah di wilayah masing-masing peserta
- Strategi implementasi kebijakan di lapangan
